Rudiantara: Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 Hanya Sebagai Koridor, Pemerintah Tak Intervensi ORARI

SuaraKarya.id – JAKARTA Kegelisahan seluruh anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) terhadap terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 17 Tahun 2018 yang diteken tanggal 31 Desember 2018 lalu, akhirnya terjawab setelah organisasi berawal karena hoby dan cukup lama berdiri serta telah berkiprah memberi kontribusi kepada masyarakat dan bangsa, baru saja menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) pada, 26-28 April 2019 di Jakarta.


Dalam pidato Ketum ORARI H Abidin HH (YB7LSB) yang dibacakan Sekjen Suryo Susilo karena Ketum berhalangan hadir karena sakit mengatakan Permen Kominfo menegaskan beberapa hal yang dibutuhkan ORARI, diantaranya adalah penyederhanaan proses pengurusan dan penertiban izin amatir radio yang dimulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan penetapan hasil Ujian Negara Amatir Radio atau UNAR hingga terbit Izin Amatir Radio atau IAR. Kemudian persyaratan memiliki Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) sudah dihapuskan dari persyaratan sebagai anggota ORARI.

Sekjen Suryo juga mengatakan regulasi pemerintah telah menegaskan fungsi dan tujuan ORARI sebagai Cadangan Nasional di bidang komunikasi radio yang diwujudkan dalam kegiatan dukungan komunikasi dalam penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit yang menyangkut keamanan negara.

Dalam Permen Kominfo ini telah mengatur mengenai sub-band plan yang dapat menjadi payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio. Termasuk mengatur penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya.

“Selain juga pengaturan mengenai kegiatan amatir radio melalui satelit dimana kita ketahui bersama bahwa komunikasi radio melalui satelit sangat mendukung komunikasi dalam keadaan bencana dan mitigas bencana,” ujar Suryo disela-sela Munasus ORARI yang dihadiri Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Sumber Daya & Perangkat Pos & Informatika (SDPPI) Dr. Ismail didampingi Anggota Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP) ORARI Pusat Djoko Prasetyo dan Bendum sekaligus Wakil Ketua Panitia Munasus Anna R Sentot di Hotel Cemara, Jumat (26/4/2019).

Pengurus ORARI Pusat dan Daerah mengakui terbitnya Permen Kominfo sangat positif.

“Kecepatan pengurusan IAR merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Soal ini kepada anggota dan calon anggota ORARI sangat kami dukung. Namun mengingat bahwa Permen Kominfo tersebut langsung berlaku sejak ditetapkan dan tidak ada masa transisi yang diperlukan untuk sosialisasi terhadap Permen tersebut. Terus terang telah merepotkan kami, tidak saja sebagai pengurus, tetapi juga anggota, karena masih banyak yang belum terbiasa dengan penggunaan internet termasuk banyak yang tidak memiliki alamat email yang menjadi syarat pengurusan IAR secara online,”jelas Suryo.

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Ketua DPP ORARI Pusat Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diwakili Anggota DPP ORARI Pusat Djoko Prasetyo. Permen Kominfo ini dinilai berdampak positif dan negatif.

“Pengurusan Izin Amatir Radio yang manual kini telah diubah menjadi online, sehingga yang tadinya mengurus Izin Amatir Radio (IAR) memakan waktu lama karena prosesnya yang panjang, dari anggota ke ORARI Lokal, dari ORARI Lokal ke ORARI Daerah, kemudian dari ORARI Daerah ke ORARI Pusat, kemudian dari ORARI Pusat ke Dirjen SDDPI. Belum lagi kalau ada kesalahan pengetikan , sehingga waktunya tambah lama (konon proses ini ada yang memakan waktu 1 tahun). Dengan pengurusan IAR secara online, waktu yang diperlukan dapat lebih cepat dan terjamin kepastiannya. Keseluruhan proses hanya butuh waktu tidak lebih dari 7 hari, termasuk jika ada kesalahan, langsung bisa cepat dikoreksi,”ungkap Djoko Prasetyo.

Meski begitu dampak negatif, dari perspektif DPP ORARI Pusat masih dirasakan. Djoko menyebut Permen Kominfo ini langsung saja berlaku, tidak ada masa peralihan atau proses transisi sehingga membingungkan bagi pelaksanaannya, terutama karena sistem pengurusan IAR dari manual ke online.

“Belum lagi ada peraturan turunan yang mengatur proses pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pengurusan IAR secara online,” ucapnya.

Bagi anggota ORARI yang berkasnya masih “tergantung” tentu menjadi resah dan mengadu kepada DPP ORARI.

“Namun demikian kami mengharapkan agar dapat dikeluarkan Peraturan atau SOP hingga ke Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang merupakan turunan dari Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2018 agar teman-teman dari Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI memiliki payung hukum dan acuan dari pelaksanaan di lapangan yang memerlukan proses sosialisasi dan transisi dari manual ke online, guna meningkatkan pelayanan kepada anggota ORARI,”ungkap Sutiyoso.

Bendum ORARI Pusat, Anna R Sentot menjelaskan sejalan dengan pengurusan IAR secara online, ORARI Pusat juga telah membangun sistem pengurusan keanggotaan ORARI secara online, sehingga setelah diterbitkan dan pemenuhan kewajiban anggota terhadap organisasi telah dipenuhi, maka dapat segera diterbitkan juga tanda anggota dengan biaya yang tidak besar bahkan ekonomis.

Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut pada 12 Desember 2018, ORARI Pusat telah menandatangani Pakta Keterbukaan Informasi Publik mengenai biaya yang dikenakan kepada anggota terkait UNAR berikut penertiban IAR, perpanjangan IAR dan pengurusan keanggotaan ORARI. Maka pada momentum Munasus ORARI ini juga akan ditetapkan besarnya iuran kepada ORARI baik untuk ORARI pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.

Self Regulatory Concept

Kepada 32 DPD ORARI yang hadir pada Munasus itu, Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa terbitnya Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 jangan dianggap membatasi atau mencampuri bahkan dianggap terlalu mengatur “dapur” ORARI karena sejatinya peraturan menteri itu semata hanya berdimensi sebagai koridor regulasi saja.

Menkominfo Rudiantara menegaskan justru saat ini kementerian yang dia pimpin telah mereposisi diri. Tidak selalu menjadi regulator melulu tapi kini lebih memberikan porsi sebagai fasilitator bahkan menjadi akselerator bagi pelayanan terbaiknya kepada rakyat. Bahkan ini menjadi komitmen Pemerintahan Jokowi-Jk, bukan hanya Kementerian Kominfo saja. Bahwa pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat mutlak hadir diberikan kepada masyarakat, termasuk kepada anggota ORARI ini.

Dia menegaskan bahwa dengan kecepatan memberikan izin, maka juga menberikan peluang ekonomi Indonesia berubah cepat. Pola pikir dan tindakan dengan memberi izin untuk mempercepat lapangan pekerjaan cepat berkembang berimplikasi kepada kemajuan ekonomi bangsa.

“Permen Kominfo hanya sebagai koridor saja. Soal segala rupa yang mengatur tentang keanggotaan dan organisasi kita serahkan sendiri kepada organisasi. Jadi saya lebih setuju kepada “self regulatory concept”. Bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri. Diberikan koridornya, tinggal bermain seperti apa. Terpenting tujuan adalah sama, melayani anggota sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, murah, mudah dan tepat waktu,”jelas Rudiantara.

Bahkan, kata Menteri Rudiantara, jika Permen yang dia teken harus diubah, baginya tidak masalah.

“Permen jangan terlalu disakralkan. Bisa saja diubah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi organisasi dan anggotanya. Meski saya harus katakan Permen sekarang jauh sudah lebih baik, reformatif karena responsivitas dan lebih aspiratif karena paradigma pemerintahan sekarang cepat dan tanggap melayani publik,” ungkapnya.

Dia mencontohkan harusnya seluruh anggota ORARI pun memakai email address ORARI sebagai salah satu persyaratan pengurusan IAR secara online. Tidak perlu lagi memakai Gmail atau Yahoo. Dengan begitu makin mempermudah dan mempercepat proses. Bahkan Menteri Rudiantara berjanji memberikan email address sendiri khusus untuk ORARI. Jika karena alasan gaptek, kata menteri, ini hanya soal waktu saja, tinggal belajar. Bisa karena terbiasa.

“Soal kadang terjadi dinamika, kaget mengalami perubahan itu hanya karena tidak atau belum terbiasa saja,” ucap mantan CEO salah satu operator telekomunikasi handal ini.

Rudiantara mengatakan kebijakan propelayanan tidak akan berhenti selama dirinya masih menjadi menteri. Termasuk jika dirinya sudah tidak jadi menteri sekalipun. “Paradigma teman-teman di Kemen Kominfo melakukan pelayanan cepat, cepat, dan cepat. Kehadiran pemerintah tidak boleh menyusahkan masyarakat. Pemerintah bukan hanya sebagai regulator tapi bertindak sebagai fasilitator dan akselerator,”ungkapnya.

Kemenkominfo bahkan telah menurunkan regulasi hingga 50 persen, sisanya untuk fasilitasi dan akselerasi. Bahkan regulasi yang dilakukan performa Kemenkominfo telah diubah. Pengurusan izin waktu lebih pendek dan regulasi harus lebih sederhana., seperti izin penyelenggara internet, seluler, telekomunikasi. Izin harus cepat secara online dengan mempermudah prosedur, tidak lebih 12 jam.

“Bagaimana kita bisa memfasilitasi permintaan pemangku kepentingan agar akselerasi pembangunan berkembang lebih pesat,”ucapnya.

Menkominfo mengharapkan Munasus ORARI yang mengagendakan revisi AD dan ART tidak perlu ‘njelimet” untuk merevisi isi. “Buat yang umum-umum saja biarkan ada keputusan DPP secara organisasi yang membuat rincinya dan bicarakan dengan direktur saya untuk menetapkan petunjuk teknis (juknis)-nya tapi jangan juga keluar dari koridor Kemenkominfo. Ketika bikin juknis ajak Kemekominfo agar tidak salah dan melenceng dari koridor. ORARI harus independen dan kebebasan mengatur organisasi secara dinamis atas kesepakatan 32 DPD. Semua bisa mengatur dirinya sendiri secara teknis tapi tidak keluar dari koridor kementerian,”pesan Rudiantara.

Sementara Dirjen SDPPI Dr Ismail, MT menyebut bahwa secara draft, Standard Operating Procedure (SOP) yang dibuat ORARI sebagai implementasi dari Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2018 sudah jadi di Frequently Asked Questions (FAQ). Bahkan dari ide Menkominfo malah SOP cukup diformalkan saja di internal organisasi ORARI.

“Yang penting substansinya sama. Tentang teknis pembahasan bisa dilakukan sama-sama. Kita jalankan bersama. Jadi bukan seperti produk hukum yang rumit dan birokratis. Intinya pelayanan publik memudahkan masyarakat dengan cepat, transparan dan akuntabel dalam proses pengurusan IAR dan izin anggota ORARI,”jelas Arifin.

Dirjen SDPPI memaklumi dalam setiap perubahan pasti ada masa ketidakstabilan. Justru untuk menuju stabil harus ada effort tertentu. Arifin menyambut positif Munasus ORARI sebagai bagian konsolidasi organisasi agar tidak terjadi gejolak di daerah karena adanya perubahan regulasi pemerintah ini. Diharapkan tidak merugikan dan berimbas terhadap anggota ORARI yang sudah lama, tapi karena harus menyesuaikan dengan cara online seyogianya tidak harus memulai dari proses awal.

“Soal ini kita bicarakan dan selesaikan bersama secara baik,” ucap Arifin***

Editor : B Sadono Priyo

source : http://m.suarakarya.id/detail/90932/Rudiantara-Permen-Kominfo-Nomor-17-Tahun-2018-Hanya-Sebagai-Koridor-Pemerintah-Tak-Intervensi-ORARI?fbclid=IwAR1cgPr0L2lTWfLwdIslbkcOUnTgpUUNf6T5uTX9m8YB3LVSAx6UIMXG4Mc